* TOT STBM bagi Koordinator Propinsi dan Fasilitator Kabupaten STBM Program Pamsimas II, Batch II. Tempat Kegiatan: Makasar, Sulawesi Selatan, 21 - 28 Juni 2014 ........ Lokakarya Meningkatkan Kapasitas dalam Membangun Strategi Promosi Kesehatan Sanitasi dan Hygiene Provinsi Jawa Barat, Bandung, 16-18 Juni 2014 ........ ToT Sistem Monitoring dan Evaluasi STBM berbasis website dan SMS gelombang II (17 provinsi) di Balikpapan 5-9 Mei 2014

Sosialisasi Program PAM-STBM Dekon dan TP Direktorat PL di Surabaya
Pembukaan Sosialisasi program PAM-STBM Dekon-TP di Surabaya

Direktorat Penyehatan Lingkungan (PL) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan pertemuan Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAM-STBM) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon-TP) Direktorat Penyehatan Lingkungan Tahun 2013, yang dilaksanakan pada 16-19 Juli 2013 di Hotel Garden Palace, Surabaya. Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan pengalokasian dana Dekontrasi (Dekon) dan Tugas Pembantu (TP) Penyehatan Lingkungan bagi satuan kerjanya di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP).

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Penyehatan Lingkungan drh. Wilfried Hasiholan Purba, MM, M.Kes mewakili Dirjen PP dan PL, pada Rabu sore, 17 Juli 2013. Menurut ketua panitia penyelenggara, F. Eko Saputro, SKM, M.Kes, maksud sosisalisasi ini adalah terwujudnya sinkronisasi dan kooordinasi kegiatan yang dialokasikan oleh pusat melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada provinsi dan kabupaten dalam upaya mencapai target MDGS maupun RPJMN 2014 di bidang Penyehatan Lingkungan. Sedangkan tujuannya adalah agar tersosialisasikan rencana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2013 bagi para pengelola program di Dinas Kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Sosialisasi program PAM-STBM Dekon-TP di Surabaya

Direktur Penyehatan Lingkungan drh. Wilfried dalam kesempatan yang sama menyampaikan dalam sambutan pembukaan bahwasanya akses air minum dan sanitasi yang berkesinambungan di perkotaan dan perdesaan saat ini terus meningkat, namun disadari bahwa masih terdapat disparitas untuk capaian antar wilayah baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Data Susenas menunjukkan akses penduduk terhadap sumber air minum yang layak terus meningkat dari 37,73% pada tahun 1993 menjadi 44,19% pada tahun 2010. Namun kemudian terjadi penurunan pada hasil Susenas tahun 2011, dimana proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak rata-rata nasional sebesar 42,76% dan hasil Susenas tahun 2012 triwulan 1 kembali menunjukkan penurunan yaitu 41,66%.

Selain itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak berdasarkan hasil Susenas 2012 triwulan 1 baru mencapai 57,35%. Penurunan ini, menurut drh. Wilfried, terjadi karena beberapa hal antara lain:

  • Adanya kecenderungan meningkatnya penggunaan air kemasan dan isi ulang sebagai sumber air minum, sementara itu air kemasan dan isi ulang tidak termasuk sebagai sumber air minum yang layak;
  • Penyediaan infrastruktur air minum yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, baik karena urbanisasi maupun karena peningkatan konsumsi;
  • Adanya beberapa permasalahan pada tingkat operator air minum, yaitu minimnya biaya operasional dan pemeliharaan, rendahnya tarif, terbatasnya SDM yang kompeten, pengelolaan yang kurang efisien dan terjadinya kebocoran (pipa yang rusak) sampai ke konsumen; serta
  • Terdapat kerusakaan di berbagai sarana air minum yang dipakai di masyarakat, termasuk sumber air minum bukan jaringan perpipaan (BJP)  yang tidak terlindungi yang mencapai  10,54% (Susenas,2010).

Sosialisasi program PAM-STBM Dekon-TP

Upaya dan program terobosan yang kreatif dan inovatif serta mengandung unsur pemberdayaan masyarakat, menurut drh. Wilfried, sangat perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran dan mempersempit disparitas capaian antar wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi dasar dengan akselerasi kegiatan tugas pembantuan untuk rehabilitasi sarana air minum BJP (sumur gali dan perlindungan mata air) pada kabupaten dengan angka kemiskinan di atas angka nasional, akses air minum dan sanitasi rendah, serta kapasitas fiskal dibawah rata-rata nasional dan yang diutamakan adalah pada daerah DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) dan DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan).

Direktorat Penyehatan Lingkungan, kata drh. Wilfried, telah mencari solusi atas permasalahan ini sesuai dengan tupoksinya yaitu dengan mengalokasikan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan sasaran kabupaten yang memang membutuhkan intervensi pendanaan dan program, berupa pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pembangunan sarana air termasuk yang bukan jaringan perpipaan, dengan lokasi sasaran adalah masyarakat desa dan pondok pesantren.

“Ini merupakan Dekon-TP yang pertama untuk PP dan PL sehingga perlu dilakukan dengan serius agar tidak menjadi masalah”, ujar drh. Wilfried.

Pengalokasian dana Dekon dan TP ini menurut beliau sifatnya sementara, untuk memicu kabupaten dalam menyediakan anggaran terhadap kegiatan yang sama di lokasi lainnya secara rutin.

Sosialisasi Kegiatan Penyehatan Lingkungan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan

Untuk itu, drh. Wilfried di akhir sambutannya sangat berharap agar pertemuan Sosialisasi Kegiatan Penyehatan Lingkungan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu beliau juga berharap agar dalam pertemuan ini semua dapat diskusikan bersama bagaimana upaya percepatan kegiatan ini dapat dilaksanakan, agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang proses pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi Kegiatan Penyehatan Lingkungan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Surabaya

Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr. Harsono dalam sambutannya juga sangat menyambut baik dengan diselenggarakannya kegiatan ini, dengan harapan semua sepakat bahwa konsep sistem pembangunan kesehatan nasional kita yang dipandang dari sudut kesehatan masyarakat adalah promotif dan prefentif.

Pertemuan yang dihadiri oleh 234 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten di 162 Kabupaten, dan Dinas Kesehatan Provinsi di 32 Provinsi, serta kepala BBTKL-PP di 10 BBTKL-PP beserta peserta tambahan ini disajikan pula berbagai pemamparan materi oleh beberapa narasumber yang berasal dari Ditjen PP dan PL, Kemenkes RI, Ditjen Anggran dan Perimbangan Kemenku, Biro Keuangan Kemenkes RI, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, PPJK Kemenkes RI, Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, dan Dinas Kabupaten Lumajang.

Dalam kegiatan ini dilakukan juga diskusi kelompok yang dibagi menjadi 3 Regional untuk menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil pertemuan sosialisasi Dekon-TP tersebut dan penyerahan secara simbolis Berkas lembar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Direktur PL kepada 3 orang perwakilan peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.

Kepala BBTKLPP Surabaya Zainal I. Nampira yang dalam hal ini mewakili Direktur Penyehatan Lingkungan saat menutup acara menyampaikan beberapa point penting, yaitu:

  1. Peserta untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan setibanya di daerah masing-masing dengan melaporkan kepada pimpinan masing-masing dan untuk Kadinkes, Kabid serta Kasie dapat langsung mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait.
  2. Sosialisasikan hasil-hasil pertemuan tadi kepada stakeholder maupun sanitarian pusksesmas ataupun kepala-kepala puskesmas di wilayah kerjanya.
  3. Melengkapi perangkat satker (satuan kerja) yang ada di daerah dengan mempelajari dan menguasai regulasi dan bekerja ramping karena Dekon dan TP ini merupakan pendekatan program yang menunjang tupoksi (Tugas dan Fungsi) dari sanitarian, Dinkes Kabupaten/kota, Dinkes Provinsi terutama program penyehatan lingkungan.
  4. Untuk percepatan diperlukan inovasi dan terobosan tapi tetap berdasarkan pada tata aturan, sehingga diperlukan strategi, koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan itu semua untuk mencapai target yang ada.
  5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang dapat dilakukan melalui laporan cepat berbasis SMS yang dipakai  di STBM, laporan cepat melalui fasilitator, dan laporan cepat melalui BBTKLP yang nantinya akan disampaikan dan dikoordinasikan langsung kepada Direktorat Penyehatan Lingkungan.
Oleh : Sekretariat STBM (sekretariatstbm_nasional@yahoo.co.id)


Komentar Anda :
Sekretariat STBM Nasional : Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal PP dan PL
Gedung D Lantai 1 - Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat 10560 - PO BOX 223
Telp. (021) 4247608 ext. 182, (021) 42886822, Fax: (021) 42886822, email: sekretariat@stbm-indonesia.org